Menyoal Penggunaan Dompet Digital dan Regulasi Pemerintah Soal Rekayasa Sosial di Era Digital

Home / Berita / Menyoal Penggunaan Dompet Digital dan Regulasi Pemerintah Soal Rekayasa Sosial di Era Digital
Menyoal Penggunaan Dompet Digital dan Regulasi Pemerintah Soal Rekayasa Sosial di Era Digital Ilustrasi dompet digital (Foto : Pixabay)

TIMESKAPUAS, SURABAYA – Kemunculan pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup masyarakat tak terkecuali soal cara masyarakat dalam memegang uang tunai. Tren belanja masyarakat mulai berubah dari metode tradisional kini bergeser ke online. Pemakaian metode transaksi pembayaran pun turut berubah. Layanan dompet digital yang disediakan oleh layanan Digital Payment mulai mengalami kenaikan jumlah transaksi.

Muhammad Farhan, perwakilan komisi 1 DPR RI dalam diskusi online, “Aman Beraktivitas di Platform Digital Selama Pandemi Covid-19” yang digelar Centre for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (28/5/2020) mengatakan bahwa agar terhindar dari rekaya sosial maka harus bisa memilih platform dompet digital yang ingin digunakan.

“Saat ini pilihan sangat beragam, teman-teman dari sektor dunia bisnis bisa memanfaatkan peluang dengan memulai hal-hal baru,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, salah satu yang harus diwaspadai dalam era digital saat ini adalah fintech p2p lending. Fintech p2p lending merupakan digitalisasi para renternir karena memberikan kemudahan yang sangat luar biasa namun memberikan bunga sangat tinggi bagi mereka yang tertarik menggunakan.

“Saya ingatkan masyarakat kemudahan itu di era sekarang tidak ada yang gratis, bunga yang tinggi akan membuat kita kesulitan di masa mendatang. Nah masalahnya setelah kita dapat kemudahan di awal mampu gak kita membayar hal tersebut,” tambah Farhan.

Menyoal kebijakan atau regulasi dari pemerintah, Farhan mengatakan bahwa DPR RI tidak bisa memberikan kebijakan atau banyak regulasi menyoal permasalahan dompet digital maupun fintech yang saat ini sedang ngetrend karena pandemi corona. Namun dia menjelaskan bahwa keputusan ada di tangan konsumen.

“Regulasi selengkap apapun atau sekurang apapun akan tetap menjadi percuma jika konsumen tidak cukup sadar akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Sehingga kita harus paham dulu apa ini untung dan ruginya,” ujar Farhan.

Farhan berharap masyarakat menjadi orang yang perhitungan sekali untuk menghitung rasio keuntungan dan kerugian saat menggunakan transaksi online. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com